Organisasi kerja pemerintahan disini termasuk Departemen, kementrian dan juga pemerintahan daerah. Pertama pada saat mendengar organisasi pemerintahan mungkin timbul pertanyaan apakah memungkinkan penerapan knowledge management di lingkungan kerja yang sarat dengan isu budaya kerja santai dan mempunyai kecenderungan ABS (asal bapak senang). Tentunya jawaban-nya beragam dan sangat tergantung pada unsur leadership di organisasi tersebut. Mengapa saya bilang unsur leadership mempunyai peranan yg sangat penting ? Karena ciri khas di beberapa departement pemerintahan umumnya selalu menggunakan top down approach. Pendekatan ini merupakan salah satu peninggalan konsep sentralisasi dimana ide dan kreasi dari bawah masih takut untuk ditunjukan ke publik. Kembali ke topik utama tentang penerapan knowledge management di organisasi, saya melihat dari hasil pengalaman secara umum di lapangan tahapan penerapan bisa dibagi menjadi 3 tahap antara lain adalah sbb:

1. Awareness
Di dalam tahap ini pemahaman terhadap knowledge management harus dibuat dengan cara sosialisasi kepada semua level tapi tidak melebar hingga lingkup yang terlalu luas. Dalam tahapan ini perlunya kesadaran top level management terhadap penting-nya knowledge management.
2. Assessment
Dalam tahap ini kita harus bisa melakukan sebuah analisa terhadap kondisi yang ada saat ini dan membuat sebuah pendekatan praktis mana yang bisa dilakukan perbaikan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap pendekatan tadi.

3. Design system
Setelah tahapan assessment selesai dan memberikan beberapa alternatif solusi. Di dalam tahapan design system akan ditentukan solusi mana yang akan diterapkan dalam penyelesaian project KM. Semua teknologi dan solusi yang ada di telaah dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk budget pelaksanaan pekerjaan serta kualitas SDM.

4. Implementation
Semua desain system yang sudah dibuat dilaksanakan dan dimonitor pelaksanaannya. Di dalam tahapan ini semua kejadian yang tidak terbayangkan pada saat desain system akan muncul, sehingga disinalah dibutuhkan pendekatan seorang project manager yang dapat menentukan tindak lanjut proyek ini. Umumnya seorang PM harus dapat menentukan kapan sesuatu yang di luar desain system harus di akomodir atau tidak. Kultur di sebuah lembaga pemerintahan yang umumnya terjadi adalah ketidakmampuan kita melakukan capture terhadap ownership solusi KM ini. Di awal seringkali pada saat kita melakukan assessment system, kita mendapati bahwa orang yang kita assess ternyata orang kurang tepat, sehingga pada saat selesai proyek ternyata orang yang melakukan pengetesan melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga harus dirubah desain system-nya. Saran saya dalam hal ini adalah dokumentasi-kan semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek ini dan minta pejabat / staf terkait yang berani bertanggung jawab dan simpan sebagai bagian dari dokumentasi proyek. Ini digunakan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang dapat saja terjadi pada saat tahapan implementasi proyek ini.

5. Socialization.
Setelah semua-nya selesai terkadang tugas kita belum selesai saja sampai disitu, diperlukan sebuah proses tambahan yang biasa disebut sebagai sosialisasi ke pengguna, disinipun harus dihindari beberapa permintaan di luar dari desain system karena sekali kita ikuti 1 permintaan mereka maka akan terjadi ‘NEVER ENDING PROJECT’ yang efeknya nanti akan mengakibatkan semakin tertundanya penerapan akhir dari proyek KM ini.

sumber : http://blogs.tiza-solution.com/2008/01/12/penerapan-knowledge-management-di-organisasi-kerja-pemerintahan/

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Name (required)

Mail (will not be published) (required)

Website